PANDEGLANG,- Dalam rangka memperkuat eksistensi lembaga/perkumpulan sebagai wadah penggerak pelestari Terumbu Karang pada Sabtu (14/12/2024), FPTK Provinsi Banten menggelar Musyawarah Besar I bertempat di Objek Wisata Bukit Sinyonya, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Tim SDGs Bappeda Banten, Dr. H. Endang Supriadi bersama sejumlah perwakilan dari unsur pemerintah, masyarakat nelayan & pegiat terumbu karang di wilayah Pulau Badul, Pulau Liwungan dan Pulau Tunda, organisasi masyarakat, akademisi dan media massa.
Ketua FPTK Provinsi Banten, Nurwarta Wiguna menuturkan, Musyawarah Besar I dengan agenda menyusun kepengurusan Forum dan Program Kerja periode 2025-2029. "Alhamdulillah, hari ini, FPTK Banten secara resmi telah menyusun kepengurusan definitif yang terdiri dari unsur Dewan Pengawas & Pembina, Pengurus, Koordinator Wilayah dan Tim Kerja. Selain itu, kami telah mengesahkan juga Program Kerja selama 5 tahun ke depan," ujarnya.
Ia menegaskan, musyawarah juga mengamanatkan kepada kepengurusan baru untuk segera mendaftarkan badan hukum FPTK Provinsi Banten serta persyaratan administrasi lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan program ke depannya. "Insha Allah, dalam waktu dekat, maksimal 3 bulan ke depan, kami akan segera mengawal penerbitan akta notaris pendirian organisasi dan badan hukum dari Kementerian Hukum RI," ungkapnya.***
PANDEGLANG,- Dalam rangka memperkuat eksistensi lembaga/perkumpulan sebagai wadah penggerak pelestari Terumbu Karang pada Sabtu (14/12/2024), FPTK Provinsi Banten menggelar Musyawarah Besar I bertempat di Objek Wisata Bukit Sinyonya, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Tim SDGs Bappeda Banten, Dr. H. Endang Supriadi bersama sejumlah perwakilan dari unsur pemerintah, masyarakat nelayan & pegiat terumbu karang di wilayah Pulau Badul, Pulau Liwungan dan Pulau Tunda, organisasi masyarakat, akademisi dan media massa.
Ketua FPTK Provinsi Banten, Nurwarta Wiguna menuturkan, Musyawarah Besar I dengan agenda menyusun kepengurusan Forum dan Program Kerja periode 2025-2029. "Alhamdulillah, hari ini, FPTK Banten secara resmi telah menyusun kepengurusan definitif yang terdiri dari unsur Dewan Pengawas & Pembina, Pengurus, Koordinator Wilayah dan Tim Kerja. Selain itu, kami telah mengesahkan juga Program Kerja selama 5 tahun ke depan," ujarnya.
Ia menegaskan, musyawarah juga mengamanatkan kepada kepengurusan baru untuk segera mendaftarkan badan hukum FPTK Provinsi Banten serta persyaratan administrasi lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan program ke depannya. "Insha Allah, dalam waktu dekat, maksimal 3 bulan ke depan, kami akan segera mengawal penerbitan akta notaris pendirian organisasi dan badan hukum dari Kementerian Hukum RI," ungkapnya.***